BGN Targetkan 400 Dapur SPPG di Nusa Tenggara Barat

Lombok Timur, NTB – Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan akan mendirikan 400 dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Badan Gizi Nasional merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalam mendukung kelancaran program Makan Bergizi Nasional (MBG) dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis. Program ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

Sesdep Prokerma BGN, Lalu Muhammad Iwan memaparkan bahwa program MBG merupakan bagian dari visi besar BGN untuk menciptakan masyarakat sehat secara fisik dan mental melalui pemenuhan gizi.

“Dalam upayanya, BGN menargetkan pembangunan 400 dapur SPPG di seluruh NTB, dengan 30 dapur telah beroperasi sejauh ini. Namun, di Lombok Timur baru terdapat 5 dapur aktif, dan Kecamatan Keruak belum memiliki dapur MBG sama sekali,” tutur Lalu Muhammad Iwan saat sosialisasikan program MBG di Kecamatan Keruak, NTB Jumat, 2 Mei 2025.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Satu SPPG akan berisikan 45 -  50 petugas yang akan menyiapkan makanan.

“Oleh karena itu, direncanakan pembangunan 5 hingga 6 dapur MBG di Keruak, dengan dua calon lokasi yang tengah dipersiapkan. Saat ini, terdapat sekitar 13.500 peserta didik di wilayah tersebut yang menjadi sasaran program ini,” lanjutnya.

Makan Bergizi Gratis menyasar pada 4 target utama, yaitu pelajar (PAUD hingga SMA sederajat dan santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pemerintah juga menjamin mengenai ketersediaan makanan yang diberikan sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.

Program MBG yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia ini memakan anggaran awal Rp. 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun Menurut Menteri Keuangan, anggaran program ini akan ditambah Rp. 100 triliun, sehingga menjadi Rp 171 triliun. Bila ditambah Rp. 100 triliun, bisa menyasar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.