Arzeti Bilbina: Program Makan Bergizi Gratis, Wujud Kepedulian Negara untuk Generasi Sehat
Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis.
Bawean, Jawa Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan target pemerintah yang akan mendirikan total 32 ribu dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur Sehat merupakan elemen utama dalam mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap daerah.
DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis. Program ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyampaikan mengenai target pemerintah dalam memperluas program Makan Bergizi Gratis untuk dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Program MBG juga dirancang untuk meningkatkan perekonomian warga dengan adanya dapur sehat.
“MBG bertujuan untuk menciptakan Indonesia Emas 2045 dengan program membangun target 32.000 SPPG tahun 2025 di seluruh Indonesia yang berdampak memajukan ekonomi lokal dengan terbukanya lapangan lapangan kerja baru di dapur SPPG,” kata Neng Eem Marhamah.
SPPG atau yang sering disebut dapur gizi adalah langkah penting pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, untuk mendapatkan akses makanan bergizi.
Setiap dapur MBG akan dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Satu SPPG menyerap 45-50 petugas yang akan menyiapkan makanan.
Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Program yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia ini memakan anggaran awal Rp71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun, menurut Menteri Keuangan, anggaran program MBG akan ditambah Rp100 triliun, sehingga menjadi Rp171 triliun. Bila ditambah Rp100 triliun, bisa menyasar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.(*)