Kartini Media
Ilustrasi tenaga kerja asing. Foto: Freepik

Tenaga Kerja Asing Wajib Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Begini Penjelasannya

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dengan UU BPJS ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).

Lalu, bagaimana dengan tenaga kerja asing? Apakah wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan?

Mengenai peserta BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam UU BPJS. Peserta BPJS dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU BPJS berbunyi:

“Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.”

Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 14 UU BPJS yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.

Ini artinya, BPJS Ketenagakerjaan wajib bagi tenaga kerja asing (TKA). Dengan demikian, segala ketentuan tentang tata cara pendaftaran dan aturan lainnya soal BPJS Ketenagakerjaan berlaku pula bagi TKA bekerja di Indonesia.

Untuk mendaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja atau perusahaan bisa melakukan pendaftaran secara online maupun offline.

Dokumen pendukung perlu dibawa adalah:

1. Fotokopi e-KTP.

2. Fotokopi kartu keluarga.

3. Fotokopi NPWP.

4. Surat ijin usaha dan/atau bukti sementara pengurusan izin usaha dari pihak yang berwenang.

Khusus tenaga kerja asing atau WNA bekerja paling singkat 6 bulan wajib mengumpulkan dokumen pendukung tambahan dengan melampirkan paspor.(*)

Artikel Terkait