Kartini Media
Sosok Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Fathimah Azzahra Foto: Kompas.com/Thalita

Perdebatan Mahasiswa dan Polisi Buka Ruang Dialog soal Kebebasan Berpendapat

Perdebatan antara Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Fathimah Azzahra dan aparat kepolisian dalam aksi mahasiswa di Jakarta memunculkan kembali pembahasan mengenai hubungan antara kebebasan menyampaikan aspirasi dan pengamanan demonstrasi.

Fathimah terlibat dalam aksi mahasiswa bertajuk “Merebut Kemerdekaan” yang berlangsung di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan aspirasi publik sekaligus menekankan pentingnya kebebasan berpendapat.

Bagi Fathimah, keberhasilan sebuah aksi tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan massa mencapai lokasi yang dituju. Ia menilai tujuan yang lebih mendasar adalah mempertahankan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pendapat secara terbuka.

Perbedaan pandangan antara peserta aksi dan aparat kemudian menjadi bagian dari dinamika demonstrasi. Di satu sisi, kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Di sisi lain, mahasiswa memandang hak menyampaikan pendapat sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi.

Posisi tersebut membuat pertemuan antara mahasiswa dan aparat menjadi penting. Dialog dibutuhkan agar pengamanan demonstrasi tidak dipersepsikan sebagai pembatasan terhadap aspirasi, sementara kebebasan berpendapat juga tetap dijalankan dengan mempertimbangkan ketertiban umum.

Fathimah sendiri bukan sosok baru dalam aktivitas advokasi mahasiswa. Ia dipercaya menjadi Wakil Ketua BEM UI pada 2026 dan sebelumnya memiliki pengalaman dalam organisasi kemahasiswaan. Ia pernah menjalankan peran di Dewan Perwakilan Mahasiswa UI serta aktif dalam komunitas yang bergerak di bidang edukasi.

Latar belakang tersebut membuat sikapnya dalam aksi mendapat perhatian lebih luas. Apalagi, Fathimah juga dikenal aktif menyampaikan pandangan mengenai kebijakan publik. Pandangannya mengenai prioritas pembangunan, misalnya, pernah menjadi perbincangan ketika ia menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan di berbagai daerah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa demonstrasi mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan jumlah massa atau lokasi aksi. Lebih jauh, demonstrasi menjadi ruang pertemuan berbagai kepentingan, termasuk mahasiswa, aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat.

Karena itu, perdebatan antara Fathimah dan aparat dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Perbedaan pendapat tidak harus berakhir dengan konflik apabila seluruh pihak memiliki ruang untuk menyampaikan argumen.

Ke depan, komunikasi yang terbuka antara mahasiswa dan kepolisian menjadi salah satu kunci agar kegiatan penyampaian aspirasi tetap berjalan aman. Mahasiswa dapat menyampaikan kritik secara tegas, sementara aparat menjalankan fungsi pengamanan dengan tetap menghormati ruang demokrasi.

 

Artikel Terkait